Di
Indonesia, larangan terhadap paham komunisme masih berlaku hingga saat ini. Dalam undang-undang No.1 tahun 2023 tentang KUHP pasal
188 Pada ayat 1 Pasal 188 berbunyi "Setiap Orang yang menyebarkan atau
mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme di muka umum dengan lisan
atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun." Dalam
hal ini, pemerintah memperbolehkan penggunaan ajaran komunisme dan
marxisme-leninisme hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan bukan untuk
tujuan menggantikan ideologi negara Pancasila. Hal ini sejalan dengan upaya
pemerintah untuk melindungi ideologi negara dan menjaga keamanan nasional.
Ideologi
komunisme telah menjadi topik yang sensitif dalam sejarah politik Indonesia.
Penggunaan undang-undang untuk mengatur pemahaman ideologi komunisme di
kalangan mahasiswa dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap hak asasi
manusia, khususnya kebebasan berpendapat dan berorganisasi.
Penelitian
ini penting untuk memahami bagaimana perubahan hukum dapat mempengaruhi
persepsi dan sikap masyarakat terhadap ideologi tertentu. Dalam hal ini,
Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 188 mempertegas larangan
terhadap paham komunisme dan memberikan sanksi bagi yang melanggar. Namun,
implementasi undang-undang ini dapat menimbulkan interpretasi dan penerapan
yang berbeda-beda, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami
dampak undang-undang ini terhadap mahasiswa di Kota Bandung.
Selain
itu, penelitian ini relevan untuk dilakukan di kalangan mahasiswa, karena mahasiswa sebagai agen perubahan dan
penggerak utama dalam perubahan sosial dan politik di Indonesia. Mahasiswa juga
dianggap sebagai agen perubahan dalam konteks global, sehingga penting untuk
memahami bagaimana perubahan hukum dapat mempengaruhi pandangan dan aksi
mahasiswa.
Secara
teoritis, penelitian ini relevan untuk dikaji dengan pendekatan teori kritis
dan konstruksi sosial. Teori kritis dan konstruksi sosial dapat membantu
memahami bagaimana pandangan dan sikap mahasiswa terbentuk dalam konteks
sosial, politik, dan budaya tertentu. Pendekatan teori kritis dapat membantu
memahami bagaimana kebijakan dan undang-undang tertentu dapat mempengaruhi
kekuatan dan posisi kekuasaan, serta bagaimana mahasiswa dapat merespons dan
meresistensi perubahan tersebut. Sedangkan pendekatan konstruksi sosial dapat
membantu memahami bagaimana identitas sosial, norma, dan nilai dapat membentuk
pemahaman dan persepsi mahasiswa tentang ideologi komunisme.
Dengan
demikian, penelitian ini penting untuk memberikan wawasan dan pemahaman lebih
dalam tentang dampak Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 188
terhadap pemahaman mahasiswa di Kota Bandung tentang ideologi komunisme, dengan
kajian teori kritis dan konstruksi sosial. Adapun
judul penelitian skripsi ini yaitu: “Dampak Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP Pasal 188
terhadap Pemahaman Mahasiswa di Kota Bandung tentang Ideologi Komunisme: Kajian
Teori Kritis dan Konstruksi Sosial.”
Becanda siih, dengan berbagai pertimbangan kemungkinan ga jadi bahas ini. Barangkali bisa kita jadikan penelitian mandiri untuk mengisi waktu luang di lain kesempatan. Untuk kita kita harus memikirkan penelitian lain yang sama menariknya, tetapi lebih memungkinkan untuk dilakukan.
Mengingat membahas persoalan Ideologi merupakan suatu hal yang tidak akan pernah selesai. Kendatipun secara hukum, negara sudah menyatakan bahwa pancasila adalah ideologi negara, dan itu sudah final. Tentu secara pribadi saya turut mengamini hal itu. Adapun pelaksanaannya, baik ada maupun tidak dalam pelaksanaan bernegara dan bermasyarakat saat ini, bisa kita amati dan kita saksikan. Jangankan untuk sebuah ideologi yang keberadaanya formal, bahkan untuk agama yang notabenenya lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, terkadang kita sendiri lupa.
Comments
Post a Comment