Thomas Hobbes pada abad ke 16, kala itu ia sedang mengalami masa peralihan dari eropa abad pertengahan menuju gagasan liberalisme. Hobbes memandang bahwa setiap individu memiliki keinginan pribadi dengan berbagai cara. Manusia bagaiamana pun caranya, akan berusahan mewujudkan keinginan tersebut, maka disaat yang bersamaan akan menimbulkan konflik yang tidak akan mungkin berkesudahan (Leviathan, 1651).
“Secara pribadi, saya memandang bahwa manusia hidup sebagai mahluk sosial, didasarkan pada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Maka sedari awal manusia adalah mahluk hidup yang individualis. Selalu mementingkan kepentingannya sendiri, di atas kepentingan orang lain dalam berbagai bentuk.”
Hobbes berpendapat bahwa untuk keluar dari hal ini, adalah dengan menyatukan keseluruhan keinginan individu dan membatasinya dengan satu otoritas politik tunggal, yakni negara. Otoritas politik tersebut haruslah berdasarkan pada persetujuan rakyat, dan bukan berdasarkan garis keturunan. Dengan demikian hak individu akan tepenuhi, sekaligus tidak akan ada pelanggaran hak satu sama lain.
Namun, pemikiran hobbes nyatanya bersifat kontradiktif. Di satu sisi ia menjadi seorang liberal yang memahami negara sebagai pelindung kebebasan sipil dan penjaga tertib sosial. Disaat bersamaan, pemikiran Hobbes bertentangan dengan semangat liberalisme karena ia menganjurkan negara absolut dengan kemampuan menciptakan hukum untuk menjaga ketertiban sosial (Hiariej, 2003).
Sejalan dengan pemikiran Hobbes, John Locke memahami proses pembentukan negara merupakan dalam rangka melindungi hak-hak alamiah yang dimiliki setiap individu. Legitimasi sebuah pemerintahan tergantung pada sebuah kemampuan negara dalam menjamin keamanan dan ketertiban yang memungkinkan setiap masyarakat dapat hidup dengan bebas dan sejahtera. Akan tetapi Locke menolak gagasan Hobbes, tentang negara dalam satu otoritas tunggal. Karena hal tersebut dapat mengancam kebebasan individu, kehidupan, dan hak kepemilikian.
Dalam Second Treatise of Government (1690), Locke pada mulanya membayangkan setiap individu menikmati hak-hak alamiah individu, dan menghukum pelanggar hak-hak tersebut berdasarkan pada state of nature. Dalam State of Nature akal sehat memungkinkan setiap individu untuk bertindak rasional mengikuti hukum alam. Kedua hal tersebut memungkinkan setiap individu menghindari konflik dan memilih kerjasama sebagai bentuk interaksi sosial yang lebih rasional.
Hanya saja, gagasan diatas memiliki kelemahan. Apabila State of Nature dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh setiap individu, maka konflik interpretasi yang mengancam kebebasan dan persamaan cenderung terjadi. Persoalan ini bisa diatasi jika setiap individu menyetujui sebuah kontrak sosial untuk membentuk an independent society (masyarakat sipil) dan a civil association (negara). Arti penting perbedaaan kedua hal tersebut, ialah negara harus berdasarkan pada persetujuan setiap anggota masyarakat. Jika negara tidak mampu atau melanggar tugasnya mewujudkan kebebasan dan persamaan, maka hak menilai dan menghukum pelanggaran tersebut berada di tangan setiap anggota masyarakat.
Locke pada akhirnya memberikan sumbangsih berupa gagasan baru, yang selanjutnya kita kenal sebagai Trias Politika. kekuasaan negara terdiri atas 3 macam: legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan federalis. Kemudian pada 1758 Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke dengan membagi kekuasaan menjadi 3 cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebelumnya John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam eksekutif. Tetapi menurutnya keduanya harus terpisah satu sama lain (Sakti, 2020). Dari situlah dasar pemikiran pembentukan sistem ketatanegaraan tercipta, termasuk sebagaimana yang diterapkan di Indonesia.
Pada akhirnya tidak ada sistem kenegaraan yang paling ideal, semua bentuk dan sistem pastilah memiliki kelemahan. Dan seberapa besar usaha untuk menutupi celaj kelemahan tersebut, pastilah akan selalu ada selalu celah baru yang muncul. Maka dalam hal ini, bukan bentuk negara yang menjadi persoalan, toh negara itu sendiri benda mati, terbatas pada suatu gagasan, dan bukan mahluk hidup, yang hidup adalah masyarakat yang hidup didalamnya, dan individu yang menjadi sumber keberadaan masyarakat.
Entah itu berbentuk sebagai negara kesatuan, maupun federal, atau bahkan kerajaan sekalipun baik itu berideologi khilafah, komunis, maupun Pancasila. Jika diamati lebih dekat dan secara seksama, kita akan menemuka semua gagasan-gagasan tersebut didasarkan pada kepedulian dan merupakan suatu respon, suatu sintesis yang tercipta dari persoalan-persoalan yang sedang sedang masyarakat alami pada masanya. Pada akhirnya yang menjadi titik utama persoalan, dan menjadi kunci adalah sejauh mana kesadaran dan pemahaman pemangku kekuasaan tentang keberadaan negara, masyarakat, dan dirinya sendiri.
Comments
Post a Comment